Program dana diharapkan dapat mengcover mayoritas desa yang ada di Indonesia. Selain itu, perlu adanya peningkatan SDM pada tingkat desa sehingga dapat meningkatkan kemampuan manajerial administrasi di level desa.

"Saya tahu betul desa itu unik sekali bahkan kadangkala ketika menurunkan uang ke desa namun pertanggungjawaban kepala desa masih susah,"jelas anggota Komisi V DPR Ridwan Bae dari Partai Golkar saat Raker dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Djafar, di Gedung DPR, Selasa, (9/6).

Menurutnya, jika kita ingin jujur soal pengadaan Raskin, bisa dipastikan hampir 90 persen penyelenggara dipenjara karena pertanggungjawaban program yang lemah. "Jika kita mau kerja tentunya anggaran Rp. 1.4 Triliun untuk desa tertinggal sudah dapat mensejahterakan seluruh desa kita,"paparnya.

Dia menambahkan, pada tahap awal tentunya desa harus membangun infrastruktur jalan karena memang sulitnya akses menuju kesana yang membuat harga barang melonjak.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi V DPR dari Partai Gerindra Saiful Rasyid, dia mengatakan, masih banyak desa yang belum teraliri listrik. artinya program Kementerian Desa belum mampu menjangkau seluruh desa yang ada. "Ada statement 15 ribu desa yang belum teraliri listrik, mohon jika bagian upaya untuk memberdayakan desa kita harus segera melakukan investasi di desa, sesuai dengan program Kementerian Desa,"tandasnya.

Dia mengatakan, perlu adanya peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan kedepannya.Badan ini, jelasnya, dapat melakukan validasi terhadap desa yang memerlukan terpaan dana desa nantinya. "Saya berharap pemberdayaan Balitbang diantaranya melakukan validasi program desa nantinya,"paparnya. (Sugeng) foto:ray/parle